Implementasi tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga didukung oleh dokumen pendukung atau soft structure GCG. Dokumen ini menjadi acuan dalam memastikan seluruh proses bisnis dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Beberapa dokumen pendukung tersebut meliputi Board Manual (Buku Pegangan Dewan Komisaris dan Direksi), Buku Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, serta sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System).
Perusahaan juga memiliki kebijakan perilaku yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan, kewajiban abstain bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pembahasan agenda tertentu, ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah atau donasi, kepatuhan terhadap regulasi, kerahasiaan informasi, serta mekanisme pelaporan atas tindakan yang tidak etis.
Dalam menjalin kerja sama dengan kreditur dan investor, perusahaan mengedepankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas melalui :
Penyediaan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon Kreditur/Investor termasuk penggunaan dana;
Memilih Kreditur/Investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari Fraud, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).
Senantiasa memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor;
Senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan dari pinjaman.
Dalam menjaga kepercayaan kreditur, Perusahaan menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel;
Perusahaan berkomitmen memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur.
Sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik, perusahaan memastikan bahwa setiap rapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang telah dijadwalkan dilengkapi dengan bahan rapat yang disampaikan kepada peserta paling lambat lima (5) hari sebelum rapat dilaksanakan.
Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris melakukan kajian dan memberikan pendapat terhadap RKAP yang disusun oleh Direksi sebelum disetujui bersama. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Berikut Publikasi Soft Struktur Perusahaan :
